PAKET DEREGULASI PERBANKAN TAHUN 1980-1990an
- Memasuki dekade 1980an ekonomi
- PDB turun drastis & neraca pembayaran memburuk
- Kebijakan yang ditempuh:
§ Penyesuaian nilai tukar Rp terhadap USD, pada bulan maret 1983 dari Rp 700,- menjadi Rp 970,-
§ Melakukan deregulasi sektor moneter & perbankan dengan berbagai jenis paket kbijakan.
- Paket Deregulasi:
§ Paket Deregulasi 1 Juni 1983
§ Bank menentukan sendiri suku bunga deposito & suku bunga pinjaman
§ Pengendalian moneter tanpa menentukan pagu kredit
§ Pengendalian moneter tidak langsung
§ Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988
§ Mendorong perluasan jaringan keuangan & perbankan ke seluruh wilayah
§ Kemudahan pendirian bank-bank swasta baru, pembukaan kantor cabang baru,pemberian ijin penerbitan sertifikat deposito bagi lembaga keuangan bukan bank, perluasan tabungan.
§ Penurunan likuiditas wajib minimum dari 25% menjadi 2%
§ Penyempurnaan Open Market Operation
§ Paket Kebujaksanaan 25 Maret 1989
§ Memuat peleburan usaha (merger) & penggabungan usaha bank umum swasta nasional, bank pembangunan, BPR, penyempurnaan ketentuan pendirian & usaha BPR, pemilikan modal campuran, penggunaan tenaga kerja professional WNA.
§ Paket Kebijaksanaan 19 Januari 1990
§ Peningkatan efisiensi dalam alokasi dana masyarakat kearah kegiatan produktif & peningkatan pengerahan dana masyarakat.
§ Mengurangi ketergantungan kepada KLBI . Paket ini meliputi kredit kepada KOPERASI, kredit pengadaan pangan & gula, kredit investasi, kredit umum, KUK
§ Kewajiban bagi bank untuk menyalurkan 25% dananya ke bidang pengembangan usaha kecil & perorangan
§ Paket Kebijaksanaan 20 Pebruari 1991
§ Kelanjutan Pakto 27 1988
§ Berkaitan dengan ketentuan pengaturan perbankan dengan prinsip prudential
§ Pengawasan & pembinaan kredit dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat & efisien.
§ Pemisahan antara pemilikan bank & manajemen bank secara professional
§ Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993
§ Memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha
§ Mendorong perluasan kredit dengan tetap berpedoman pada azas-azas perkreditan yang sehat, mendorong perbankan untuk menangani masalah kredit macet, mengendalikan pertumbuhan jumlah uang beredar & kredit perbankan dalam batas-batas aman bagi stabilitas ekonomi
§ Pencanangan akan konsep kehati-hatian dalam pengelolaan bank yang lebih menekankan kepada kualitas dalam pemberian kredit melalui penilaian kembali terhadap aktiva produktif bank-bank
4. PERIODE PASCA DEREGULASI
- ERA KRISIS MONETER
§ Diawali krisis nilai tukar pada pertegahan 1997
§ PDB pada tahun 1998 turun hingga -13,68%, pada tahun 1997 PDB sebesar 4,65%
§ Laju inflasi melonjak menjadi 77,63%, dibandingkan 11,05% pada tahun 1997
§ Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perbankan nasional rentan terhadap gejolak ekonomi, al:
§ Adanya jaminan terselubung dari BI atas kelangsungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistematik, dalam industri perbankan telah menimbulkan moral hazard pemilik & pengelola bank
§ Sistem pengawasan BI yang kurang efektif
§ Besarnya pemberian kredit & jaminan secara langsung atau tidak lansung kepada individu atau kelompok menyebabkan kredit macet & pelanggaran BMPK
§ Lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan penurunan kualitas aktiva produktifnya & peningkatan risiko yang dihadapi bank
§ Kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan
§ 1 Nopember 1997 memulai langkah program penyehatan perbankan, dengan melikuidasi 16 bank yang insolvent
§ Memberikan BLBI
§ Rekapitalisasi di sektor perbankan & sektor riil dengan memperoleh dukungan teknis & keuangan dari IMF
§ Pemulihan Perbankan
§ Semakin meningkatnya penarikan dana masyarakat dari perbankan
§ Meningkatnya non performing assets terutama portfolio kredit
§ Jumlah bank yang mengalami kesulitan bertambah, yang berakhir dengan pengambilalihan atau bank take over (BTO), Pembekuan Kegiatan Operasional (BBO), Pembekuan Kegiatan Usaha (BBU).
§ Penandatangana LOI dengan IMF pada tanggal 15 Januari 1998
§ Upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan:
§ Melaksanakan program penjaminan pemerintah
§ Membentuk BPPN pada 27 Januari 1998 dengan keppres no. 27 th 1998 dan dikukuhkan dalam UU no. 10 th 1998
§ Melaksanakan rekapitalisasi perbankan
